.jpeg)
 |
| Foto : Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio saat peluncuran LPI 2024 di Jakarta, |
Rubrikrakyat.co.id, Jakarta
Eknomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dalam memitigasi dampak rambatan global dan dengan kinerja yang diakui secara internasional. Pertama, kinerja ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di negara Emerging Market Economies (EMEs) dengan stabilitas makroekonomi terjaga dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan, Indonesia mampu mencegah terjadinya krisis akibat pandemi Covid-19 dan terus melanjutkan pemulihan ekonomi hingga kini. Kedua, kuatnya koordinasi kebijakan makroekonomi, khususnya kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia, menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dengan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Hal itu dikatakan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio pada Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024 di Jakarta yang ditayangkan langsung melalui Channel Youtube dan Instagram resmi milik Bank Indonesia, Rabu (22/1/2024) pagi.
" Indonesia juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam transformasi ekonomi, termasuk perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi sumber daya alam. Ketiga, Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam sejumlah kerja sama dan lembaga internasional. Keberhasilan Keketuaan Indonesia dalam G20 pada tahun 2022 di tengah konflik dunia yang memanas diakui sebagai “making the impossible possible”. Bahkan, sejumlah agenda penting berhasil diperjuangkan, seperti perlunya koordinasi fiskal-moneter yang erat, kerja sama dalam mengatasi kesehatan, resolusi bagi masalah utang negara miskin, dan kerja sama digitalisasi sistem pembayaran antarnegara. Kepemimpinan Indonesia juga dipuji dalam Keketuaan ASEAN pada tahun 2023," sebutnya.
Perry Warjio menambahkan, perkembangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di EMEs dengan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2018 dapat mencapai di atas 5%, kecuali pada periode pandemi Covid-19. Bahkan, kontraksi ekonomi sebagai dampak Covid-19 termasuk yang relatif kecil dibandingkan dengan kondisi negara-negara lain.
" Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Inflasi tetap terkendali rendah, dengan rerata di bawah 3% selama periode 2018-2023, dan nilai tukar Rupiah terjaga stabil, didukung komitmen tinggi dari kebijakan moneter Bank Indonesia," tuturnya.
Diketahui bahwa, defisit fiskal terjaga rendah di bawah 3% dari PDB, kecuali pada periode puncak Covid-19 tahun 2020 dan 2021 yang kemudian secara cepat kembali prudent dengan konsolidasi fiskal Pemerintah. Defisit transaksi berjalan juga rendah dan menurun, bahkan mencatat surplus pada tahun 2021 dan 2022, sebagai buah dari hilirisasi sumber daya alam. Perkembangan ini menunjukkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang makin kuat. Demikian pula, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan kecukupan permodalan (Capital Adequacy Ratio, CAR) perbankan yang tinggi di atas 20%.
" Kredit perbankan tumbuh tinggi dan berkontribusi penting dalam pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbagai perkembangan positif ini juga disertai dengan digitalisasi sistem pembayaran yang berkembang cepat, mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan makin tumbuhnya ekosistem ekonomi keuangan digital nasional," kata Perry Warjio.
Kemudian, proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2024 dengan pertumbuhan yang diprakirakan tetap baik pada 2025 dan meningkat pada 2026
Perry Warjio mengungkapkan, kinerja positif perekonomian Indonesia pada 2018-2023 tersebut sebagai hasil sinergi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Kebijakan fiskal Pemerintah diarahkan pada stimulus bagi perekonomian melalui belanja modal untuk mendorong investasi dan program perlindungan sosial untuk mendorong konsumsi masyarakat. Bank Indonesia memprioritaskan kebijakan moneternya untuk menjaga stabilitas dari dampak rambatan global, sementara kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran difokuskan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
" Pada periode 2018-2023, sejumlah program transformasi sektoral terus dilakukan. Pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk transportasi, perairan, perumahan, telekomunikasi, dan lainnya. Perbaikan iklim investasi ditempuh melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sementara pengembangan dan penguatan stabilitas sistem keuangan ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ke depan, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional tersebut perlu terus diperkuat dan diperluas untuk tetap menjaga stabilitas dan memperkuat transformasi ekonomi nasional. Berbagai capaian kemajuan selama ini menjadi landasan kuat untuk mencapai kinerja ekonomi nasional yang makin baik. Penguatan lebih lanjut sinergi bauran kebijakan perlu terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta mengantisipasi peluang dan tantangan perekonomian global yang penuh dinamika tinggi. Sinergi kebijakan juga penting untuk membawa kinerja ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 bagi kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2024 dengan pertumbuhan yang diprakirakan tetap baik pada 2025 dan meningkat pada 2026. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik didukung oleh permintaan domestik, meskipun melambat dari 5,11% pada triwulan I 2024 menjadi 5,05% pada triwulan II 2024 dan 4,95% pada triwulan III 2024. Investasi tetap membaik, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai PSN. Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh relatif tinggi di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas.
Sementara itu, impor meningkat baik untuk kebutuhan ekspor maupun permintaan domestik, dan karenanya menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah pada akhir tahun. Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%, tetap baik pada tahun 2025 dengan kisaran yang sama, dan akan meningkat lebih tinggi pada 2026 dalam kisaran 4,8-5,6%. Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, serta bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah.
Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor ekonomi yang cenderung padat modal, dan karenanya sektor ekonomi yang padat tenaga kerja perlu lebih didorong ke depan. Perkembangan ini tecermin pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan sebagai hasil dari hilirisasi sumber daya alam seperti Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan yang tumbuh relatif tinggi (Tabel 2.3.). Sektor-sektor yang mencerminkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan juga mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, sambung Perry Warjio menyebutkan sektor-sektor yang sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat dan digitalisasi seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makanan-Minuman (Akmamin), serta Informasi dan Komunikasi, juga makin tumbuh tinggi. Demikian pula berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan berbagai lapangan usaha ini menunjukkan pola pemulihan ekonomi Indonesia pasca-Covid-19 yang makin kuat, dari sektor-sektor yang makin pulih dari dampak memar (scarring effect) Covid-19 pada periode 2021-2022 ke sektorsektor yang berorientasi ekspor pada periode 2022-2024, dan selanjutnya ke sektor-sektor untuk makin mendorong permintaan domestik ke depan. Ke depan, perkembangan sektorsektor seperti Pertanian, Perdagangan khususnya eceran, Akmamin, Informasi dan Komunikasi khususnya digitalisasi, serta berbagai sektor jasa, perlu terus didorong karena tidak saja penting untuk pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pola pertumbuhan dengan keseimbangan antara sektor padat modal dan padat tenaga kerja seperti inilah yang perlu ditingkatkan dan diperluas untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional yang lebih tinggi ke depan. Pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) diprakirakan membaik, yaitu menjadi sekitar 5,5% dari 4,0%, didorong oleh pariwisata dan ekspor pertambangan. Ekonomi wilayah Kalimantan juga tumbuh membaik dari 5,4% pada 2023 menjadi sekitar 5,5% pada 2024, karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ekspor pertambangan. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) meningkat dari 6,5% pada 2023 menjadi sekitar 6,9% pada 2024, didukung oleh investasi industri dan pertambangan terkait dengan hilirisasi sumber daya alam.4 Ekonomi wilayah Jawa tumbuh sekitar 4,9% karena aktivitas industri dan perdagangan, sementara ekonomi wilayah Sumatera melambat dari 4,7% menjadi 4,5% karena aktivitas industri dan pertambangan.
Pada tahun 2025, lebih lanjut, ekonomi wilayah Jawa dan wilayah Sumatera diprakirakan akan kembali membaik dengan aktivitas perdagangan dan ekspor perkebunan. Sementara itu, perlambatan ekonomi diprakirakan akan terjadi di wilayah Sulampua serta wilayah Balinusra karena penurunan aktivitas pertambangan, selain juga di wilayah Kalimantan karena penurunan aktivitas di IKN.
" Stabilitas eksternal ekonomi Indonesia terjaga dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat. Pada tahun 2024, secara keseluruhan NPI diprakirakan akan surplus seiring dengan rendahnya defisit transaksi berjalan dan peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan terjaga rendah dalam kisaran 0,1–0,9% dari PDB. Hal ini didukung oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang hingga triwulan III 2024 mencapai 36,0 miliar dolar AS. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia baik manufaktur, pertanian maupun pertambangan, tetap tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi dunia. Bahkan ekspor pertambangan hasil dari program hilirisasi sumber daya alam terus meningkat, khususnya komoditas nikel dan tembaga. Sementara itu, aliran masuk investasi portofolio hingga triwulan III 2024 tercatat tinggi 11,0 miliar dolar AS di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Inflow terbesar dari investasi portofolio asing tercatat pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), di samping Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global, dan saham. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2024 tercatat tinggi, sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Posisi cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pada tahun 2025, NPI diprakirakan akan tetap sehat dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga pada kisaran 0,5–1,3% dari PDB. Surplus neraca modal dan finansial diprakirakan akan lebih besar, khususnya dari aliran masuk investasi portofolio asing, sehingga mendukung kesehatan NPI dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia ke depan," ungkapnya.
Selain itu, stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga didukung kebijakan moneter Bank Indonesia. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, dinamika geopolitik dunia dan pasar keuangan global yang berubah cepat dengan ketidakpastian tinggi mendorong tingginya yield US Treasury dan penguatan mata uang dolar AS, yang berpengaruh besar pada aliran investasi portofolio asing dan nilai tukar negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2024 indeks dolar AS terhadap mata uang dunia (DXY) menguat secara luas hingga mencapai sekitar 105 pada Juni 2024 dari sekitar 103 pada akhir 2023. Dengan kejelasan arah dan kemudian penurunan FFR, indeks mata uang dolar AS kemudian melemah hingga sekitar 101 pada September 2024. Tetapi dolar AS kemudian kembali menguat dengan memanasnya ketegangan politik di Timur Tengah dan hasil Pemilihan Umum di AS hingga sekitar 107 pada Desember 2024.
" Penguatan mata uang dolar AS secara luas tersebut menimbulkan tekanan pelemahan pada seluruh mata uang dunia, tidak terkecuali Rupiah. Nilai tukar Rupiah yang pada akhir tahun 2023 berada pada sekitar Rp15.500 per dolar AS, melemah hingga sekitar Rp16.328 pada Juni 2024, kemudian menguat ke sekitar Rp15.319 pada September 2024, dan kembali tertekan karena gejolak global tersebut ke sekitar Rp16.102 per dolar AS pada akhir Desember 2024. Untuk menahan dampak negatif tingginya rambatan global ini, Bank Indonesia meningkatkan intensitas kebijakan moneternya dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi valas secara spot, Domestic NonDeliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Strategi operasi moneter dengan instrumen khususnya SRBI juga ditingkatkan, dan seperti dikemukakan di atas, berhasil menarik kembali masuknya aliran portofolio asing sehingga memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Secara keseluruhan, hingga 31 Desember 2024 Rupiah melemah sebesar 4,34% (point-to-point, ptp) atau 3,74% (rerata) dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 (Grafik 2.4.). Tingkat pelemahan Rupiah sebanding dan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti Won Korea, Peso Mexico, Real Brasil, Yen Jepang, dan Lira Turki. Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan akan stabil sejalan dengan positifnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia, yaitu menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta tingginya komitmen kebijakan moneter Bank Indonesia," kata Perry Warjio.
Stabilitas harga terjaga dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan koordinasi erat dengan kebijakan Pemerintah. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2024 menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi IHK pada Desember 2024 tercatat rendah 1,57% dan juga pada seluruh komponennya (Grafik 2.5.). Inflasi inti tercatat rendah sebesar 2,26% (yoy), sementara inflasi volatile food (VF) terus menurun menjadi 0,12% (yoy). Terkendalinya inflasi inti sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi ke depan berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga berpengaruh positif pada terkendalinya inflasi barang impor (imported inflation). Penurunan inflasi VF didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), juga diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dan pengaruh base effect harga pangan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.5 Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 2,5±1%.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Bank Indonesia secara konsisten menetapkan suku bunga kebijakan moneternya untuk mengarahkan prakiraan dan ekspektasi inflasi dalam dua tahun ke depan tetap terkendali pada kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah. Seperti dikemukakan di atas, dolar AS yang menguat tajam pada paruh pertama tahun 2024 memberikan tekanan pelemahan Rupiah yang diprakirakan dapat berdampak pada meningkatnya inflasi harga impor (imported inflation). Karena itu, di samping terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps dari 6,00% menjadi 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan April 2024. Kemudian dengan kejelasan arah kebijakan FFR dan juga penguatan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia pada RDG September 2024 menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00% dan memandang masih terbuka ruang penurunan lebih lanjut sepanjang stabilitas Rupiah terjaga. Suku bunga pasar uang (INDONIA) bergerak di sekitar BI-Rate, yaitu 6,18% pada 31 Desember 2024 (Grafik 2.6.). Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 27 Desember 2024 tercatat masing- masing pada level 7,18%; 7,21%; dan 7,30%, tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun dan 10 tahun, per 31 Desember 2024, meningkat masing-masing menjadi 6,90% dan 6,97% sejalan kenaikan yield UST. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Desember 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,87% dan 9,20%, relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang makin baik dengan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga.
Strategi operasi moneter pro-market terus dioptimalkan untuk mendukung penguatan kebijakan suku bunga dan intervensi valas dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Seluruh instrumen moneter, baik SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia), dan SUVBI (Sukuk Valas Bank Indonesia) terus dioptimalkan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, di samping untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 31 Desember 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp923,53 triliun, 1,97 miliar dolar AS, dan 516 juta dolar AS (Grafik 2.8.). Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar Rupiah. Kepemilikan nonresiden dalam SRBI mencapai Rp224,17 triliun (24,3% dari total outstanding). Implementasi dealer utama (Primary Dealer, PD) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar. Peran PD dalam transaksi SRBI di pasar sekunder meningkat dari rerata 55% pada AprilMei 2024 menjadi 89% pada Oktober 2024. Perkembangan positif ini memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market ini, baik dari sisi volume transaksi maupun sisi daya tarik imbal hasil, untuk makin memperdalam pasar uang dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dengan didukung kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat, akan mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah
" Likuiditas perbankan tetap longgar sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia, sementara likuiditas perekonomian sesuai dengan aktivitas di sektor riil. Likuiditas dapat diukur jumlahnya di sektor perbankan dan yang beredar di perekonomian. Likuiditas perekonomian biasa diukur dengan jumlah uang beredar, baik dalam arti sempit untuk kebutuhan transaksi konsumsi (Uang Primer, M0) maupun dalam arti luas yang juga termasuk simpanan (Uang Beredar, M1, dan M2). Karenanya, kondisi likuiditas perekonomian akan mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara nominal. Pada November 2024, pertumbuhan M0, M1, dan M2 masingmasing tercatat sebesar 6,6%, 9,1%, dan 7,0% mencerminkan tingkat pertumbuhan nominal yang sekitar 6,7%, yaitu PDB riil sebesar 4,9% dan inflasi IHK sebesar 1,5% (Grafik 2.10.). Likuiditas perekonomian akan bertambah sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi riil. Sementara itu, likuiditas perbankan merupakan aktiva likuid yang belum dipergunakan dalam penyaluran kredit, yang disimpan dalam bentuk kas, dan diinvestasikan dalam surat-surat berharga sebagai bagian dari strategi portofolio aset bank," tutup Perry Warjio. (Siti)
